INFO BISNIS — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melantik Achmad Sigit Dwiwahjono sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT). Di samping itu, Menperin melantik 11 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Ke-11 pimpinan tinggi pratama tersebut, yakni Supriadi yang kini menjabat Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Wawas Swathatafrijiah (Inspektur II), Achmad Rodjih Almanshoer (Inspektur IV), serta Restu Yuni Widayati (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri).
Selanjutnya, Ni Nyoman Ambareny (Kepala Pusat Data dan Informasi), Feby Setyo Hariyono (Kepala Biro Hukum), Kasduni (Kepala Biro Keuangan), Andi Rizaldi (Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika), Wiwik Pudjiastuti (Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan), Saiful Bahri (Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas), serta Tirta Wisnu Permana (Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan).
“Para pejabat yang dilantik ini telah dipilih melalui proses seleksi secara terbuka dan telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Menperin di Kemenperin, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
Menurutnya, dalam proses seleksi, telah mempertimbangkan aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga pejabat yang terpilih diyakini memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatannya. “Kami berharap, semuanya dapat bekerja lebih cepat dan tanggap dalam upaya mendorong pencapaian sasaran dan program-program pemerintah dan Kemenperin,” ucap Airlangga.
Pada kesempatan itu, Menperin menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo terkait lima program prioritas nasional. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
Kedua, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu dan bayi sejak dalam kandungan, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan pembangunan manajemen talenta.
Ketiga, menarik investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan baru. “Bagi pihak yang menghambat investasi akan dipangkas, bahkan pungli dan birokrasi yang berbelit akan ditindak,” ujarnya.
Program keempat, melakukan reformasi birokrasi agar proses birokrasi semakin sederhana. “Dan, yang kelima, menjamin penggunaan APBN agar fokus dan tepat sasaran serta bermanfaat untuk ekonomi, rakyat, dan kesejahteraan,” ucap Airlangga.
Menariknya, dalam pelantikan kali ini, Menperin bersama para pejabat yang dilantik dan seluruh pegawai di lingkungan Kemenperin mengenakan pakaian adat Nusantara. “Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk seluruh pegawai diwajibkan mengenakan pakaian adat agar dapat menumbuhkan rasa nasionalisme,” ujarnya.
Ekonomi Berbasis Inovasi
Menteri Airlangga menambahkan, pembangunan ekonomi nasional ke depannya berbasis pada inovasi, termasuk peran dan kontribusi dari sektor manufaktur. Untuk itu diperlukan aparatur dan masyarakat industri yang produktif, inovatif, dan kompetitif.
“Sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh dan berdaya saing global,” ujarnya. Guna mencapai sasaran tersebut, berbagai program prioritas telah disiapkan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Roadmap yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada April 2018 lalu itu mendapat pengakuan dari dunia internasional. Sekarang, isu tentang industri 4.0 sudah menjadi topik pembahasan di mana-mana, mulai dari perguruan tinggi hingga lembaga-lembaga pemerintah,” ucap Airlangga.
Dalam upaya menyiapkan dan mencetak SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dunia industri saat ini, sejak tahun 2017, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri di berbagai daerah.
“Program tersebut diapresiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo sehingga beliau menyatakan bahwa pembangunan kualitas SDM Indonesia sebagai program penting pada periode berikutnya,” katanya. Kemudian, dalam upaya memacu daya saing dan memperluas akes pasar industri kecil dan menengah (IKM), Kemenperin juga telah menginisiasi program e-Smart IKM.
“Pada tahun 2019 ini, kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Kemenperin mulai diimplementasikan, seperti insentif super deduction tax untuk meningkatkan kegiatan vokasi serta R&D. Selain itu memacu industri padat karya,” ujarnya.
Bahkan, Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Berikutnya, akan menyusul revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
“Kebijakan-kebijakan tersebut, diyakini akan membangkitkan gairah industri otomotif di Indonesia. Oleh karena itu, kembali saya tekankan, kita harus berani berinovasi untuk kemajuan industri Indonesia,” ucapnya, menegaskan.
Apalagi, ke depan masih ada beberapa tantangan global, seperti perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang kini sudah masuk pada perang currency (mata uang). Selanjutnya juga ada ketegangan Korea Selatan dan Jepang. Oleh karena itu, Kemenperin perlu menyiapkan langkah strategis dalam penguatan industri nasional di tengah kondisi tersebut agar bisa lebih ekspansif.
“Apalagi, Bapak Presiden meminta agar Indonesia punya profil di luar negeri sebagai bangsa yang tangguh. Oleh karena itu, melalui pameran Hannover Messe 2020, di mana Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN sebagai partner country, merupakan momentum untuk menunjukkan posisi Indonesia dan kemajuannya sekaligus ajang promosi investasi,” ujarnya. (*)
