INFO BISNIS - Meningkatnya aktivitas sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah berdampak pada penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat rapat koordinasi tingkat menteri yang dilakukan secara daring, terkait evaluasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Jakarta, Senin 10 Mei.
"Banyak sekali BUMDes yang mulai menggeliat. Sehingga desa ini menggunakan dana desa untuk ekonomi produktif. Mereka melibatkan warga yang semula KPM (BLT Dana Desa) dalam aktivitas ekonomi produktif. Yang diperkirakan pendapatannya sudah cukup, sehingga dianggap tidak layak lagi menerima BLT," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Selain itu, penurunan KPM BLT Dana Desa juga disebabkan banyaknya KPM BLT yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, BLT Dana Desa yang diberikan sejak tahun lalu ini, bertujuan menangani masyarakat desa terdampak covid-19 yang belum terdata di dalam DTKS.
"Arahan dari Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), BLT Dana Desa diberikan untuk mengisi ruang kosong DTKS. Sekarang DTKS sudah tertata bagus. KPM BLT Dana Desa banyak masuk DTKS," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Abdul Halim mengatakan, dana desa saat ini banyak digunakan untuk pencegahan dan penanganan covid-19. Salah satu kegiatan tersebut yakni untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) di desa.
Menteri Desa juga tengah memantau aktivitas ruang isolasi desa yang telah digeliatkan sejak 2020. Ruang tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran penularan Covid-19 di desa. "Memang pemanfaatannya (ruang isolasi desa) tidak sebanyak dulu. Karena kesadarannya sekarang mulai tinggi," ujarnya.(*)
