INFO BISNIS - Apakah pemerintah sudah melakukan upaya maksimal dalam menangani pandemi Covid-19? Untuk mengetahuinya dengan lebih tepat jawabannya, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar dua survei untuk mengetahui persepsi masyarakat umum organisasi masyarakat sipil (OMS) terhadap pelayanan pemerintah saat pandemi.
Studi dilakukan oleh INFID akhir Agustus-akhir Oktober 2020 dengan melibatkan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) untuk mensurvei 2.201 responden warga dan Tempo Institute dengan 157 responden OMS.
Dari survei ini diketahui, masyarakat dan OSM menganggap pemerintah telah banyak berbuat untuk mengatasi pandemi, tapi hasilnya belum maksimal. Ada sejumlah faktor, mulai dari komunikasi yang kurang lancar (71 persen warga tidak tahu layanan khusus pandemi pemerintah), hingga jenis bantuan sosial (bansos) yang tidak pas.
Sekitar 89 persen warga mengharapkan bansos tunai agar dapat membantu mereka berbelanja sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan daya beli warga. Namun pemerintah menyalurkan bansos barang.
Soal komunikasi, Kementerian Kesehatan berjanji untuk terus meningkatkannya, bahkan hingga tingkat daerah. “Itu salah satu arahan dari Kementerian kepada pemerintah daerah,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tirmizi.
Riset OMS menemukan pandemi menyebabkan mayoritas OMS (72 persen) mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19. Lebih dari setengah responden OMS berada pada fase berisiko (31 persen) dan kritis (23 persen).
INFID merekemondasikan penting untuk melibatkan aktor non pemerintah dalam situasi pemulihan dan vaksinasi. Hal ini dikarenakan fokus pemerintah menurun terhadap perbaikan layanan informasi, layanan kesehatan serta bantuan sosial, dan berfokus utama pada vaksinasi nasional. Rekomendasi studi yaitu memberikan ruang keterlibatan bagi OMS untuk turut serta dalam pemutakhiran data DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial).(*)
