Seminar Nasional BPD Seluruh Indonesia Dukung Pemberdayaan UMKM
Sabtu, 24 Agustus 2019 05:10 WIB
INFO BISNIS — Masih dalam rangkaian perhelatan akbar Panen Rejeki Bank BPD Periode ke-1 Tahun XXX-2019 yang diselenggarakan di Bali, Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia (BPD-SI) yang diikuti tak kurang dari 150 direksi dan komisaris bank BPD sukses digelar pada 23 Agustus 2019, di Hyatt Regency, Sanur, Bali.
Seminar nasional bertajuk “Peran BPD Seluruh Indonesia dalam Mendorong Perekonomian di Daerah melalui Pemberdayaan UMKM” ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Selain dihadiri Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno, Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, hadir pula Koordinator Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lukdir Gultom, dengan keynote speech Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin. Sedangkan pembicara utama seminar adalah Roberto Akyuwen, Analis Eksekutif Senior pada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK.
Seminar yang juga diikuti oleh kepala daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Bali, ini menyoroti pertumbuhan Bank Pembangunan Daerah yang terus meningkat. “Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia, per Juni 2019 aset BPD telah mencapai Rp 765,31 triliun atau meningkat 18,5 persen dibandingkan posisi Juni 2018 yang mencapai Rp 646,08 triliun atau menempati peringkat lima dalam perbankan nasional,” ujar Ketua Umum Asbanda Supriyatno.
Kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Juni 2019, posisi kredit BPD mencapai Rp 424,51 triliun atau meningkat sebesar 6,88 persen dibanding posisi Juni 2018 yang berada di Rp 397,19 miliar.
Sebagai mitra pemerintah daerah dan penggerak ekonomi di daerah melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), BPD juga punya peran strategis. ”Yang sudah kami lakukan dalam upaya pemberdayaan UMKM adalah sesuai visi Bank BPD Bali yaitu menjadi bank yang unggul di UMKM,” ujar Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma.
Dia menambahkan, arahan ini juga sejalan dengan pendirian BPD sebagai bank pembangunan bagi usaha-usaha produktif di daerah, termasuk infrastruktur, yang diterjemahkan melalui peraturan Bank Indonesia, minimal pembiayaan UMKM sampai 2018 sebesar 20 persen.
“Kami sudah lakukan itu, tahap demi tahap. Program pemberdayaan UMKM ini sudah dilakukan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Pada tahun 2018 dalam penyaluran KUR ini BPD Bali ranking kedua terbaik nasional. Bukan hanya secara volume, tetapi kualitas, dan lain-lain,” kata Sudhrama.
Tahun ini, dijelaskan Sudharma, BPD Bali menargetkan KUR sebesar Rp 955 miliar, sampai Juli 2019 sudah tercapai Rp 630 miliar. “Usaha-usaha yang kami lakukan adalah join dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM untuk mendapatkan calon UMKM yang bisa kita biayai yang berkualitas,” ucapnya.
Sedangkan Roberto Akyuwen menekankan program transformasi BPD dalam kaitannya dengan Pertumbuhan Kredit Produktif. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah peningkatan sinergi antar-BPD, diversifikasi dan pengembangan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah terkini, temasuk kemitraan dengan berbagai pihak. “Termasuk, kuantitas dan kualitas SDM, tata kelola dan kemampuan mengelola risiko, juga belajar praktik terbaik dari bank-bank umum berskala besar,” ujar Roberto. (*)
