Iklan
INFO BISNIS — Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng, mengatakan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Partai Golkar tetap solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
“Kami solid di bawah Pak Airlangga dalam mendukung Pak Jokowi. Insyallah ke depan lebih sukses lagi,” ujar Rizal saat Talkshow Akhir Pekan Terhangat ”Polemik Trijaya Network” dengan topik ”Golkar di Periode Kedua Jokowi” pada Sabtu, 13 Juli 2019 di Menteng, Jakarta Pusat.
Rizal mengatakan, Partai Golkar memiliki jam terbang yang tinggi dalam memberikan pengaruh-pengaruh politiknya dalam pemerintahan.
“Golkar juga memiliki networking yang luas dalam demokrasi. Kita ingin membantu Pak Jokowi sebesar-besarnya, mewujudkan cita-cita beliau untuk memajukan infrastruktur, pendidikan, merevitalisasi ekonomi, yang membuat anak-anak Indonesia lebih cerdas dari politik,” ucap Rizal.
Menurut Rizal, pada tingkat pemerintahan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, akan terus mendukung secara penuh pemerintahan. Partai Golkar di berbagai daerah akan memuluskan rencana pembangunan dalam lima tahun ke depan.
Ia menambahkan, soal pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto, tentu demi bangsa dan negara, harus siap kompromi, harus ada yang memimpin, mengontrol, dan keseimbangan chek and balances itu sangat penting.
Saat disinggung soal jatah kursi menteri untuk Golkar, Rizal mengatakan bahwa hal itu merupakan hak preogratif presiden. Golkar mempersilakan presiden untuk menentukan pilihannya yang terbaik dalam membantu pemerintahan.
“Membantu pemerintah tidak harus menjadi menteri dan dalam kekuasaan. Golkar siap, atas bawah, kiri kanan, mau muda atau politisi senior. Karena membangun Indonesia tidak hanya jadi menteri,” ucapnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan Partai Golkar pada periode pemerintahan Jokowi menjadi penengah di antara kekuatan-kekuatan partai lain pendukung pemerintahan dan Golkar banyak diuntungkan dalam periode tersebut. “Golkar menang banyak,” kata Burhanudin Muhtadi.
Sejak Airlangga membawa ketua-ketua DPD Golkar ke Istana Bogor, dan bagi peserta yang hadir, jelas arah ke mana restu Jokowi berlabuh dalam Munas Golkar mendatang.
"Itu terlihat dari sinyal-sinyal gesture Jokowi sendiri. Dan, ditambah pernyataan dia yang lain," ujarnya.
Soal pertemuan Jokowi-Prabowo pada hari ini, ia mengatakan sepertinya pintu koalisi Prabowo dengan pemerintahan Jokowi mulai terbuka.
“Saya tidak ingin mengatakan kualitasnya sudah fix, tetapi setidaknya pertemuan tersebut memberikan sinyal yang sangat terang, baik pada elit, maupun pada massa, bahwa pembicaraan yang selama ini tidak akan ada pertemuan di belakang layar itu mulai menemukan titik temu,” terangnya.
Ia menjelaskan, ruang demokrasi sangat luas, tidak semata-mata akomodasi dan kebebasan tokoh. Tetapi, ciri kabinet koalisi dan tingkat parlemen, termasuk juga jabatan-jabatan publik lainnya, yang tidak harus disempitkan pengertiannya melalui akomodasi menteri sampai pada tingkat ruang pertemuan tadi.
Portal yang selama ini mengganggu atau menghalangi usaha untuk mempertemukan kedua tokoh ini penting sekali lepas antara Jokowi dan Prabowo.
Selain itu, pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pascakompetisi pemilih yang demikian panjang. Pertemuan kedua tokoh diharapkan menurunkan tensi ketegangannya yang sudah sekian lama terjadi.
“Jangan lupa, demokrasi tidak ditunjukkan oleh yang menang, konsolidasi demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu, tetapi justru ditentukan oleh siapa yang kalah,” ujarnya.
Menurut Pakar Komunikasi Politik, Leli Arrianie, apa yang dilakukan Golkar pascakejatuhan Soeharto itu ada dua polarisasi, yakni yang satu ingin Golkar bubar yang satu ingin Golkar reformasi, di mana pada waktu itu sampai pada pencalonan Habibie misalnya, menjadi calon presiden.
“Hal yang luar biasa dari Golkar adalah sosialisasi politiknya dalam mendayung di pemerintahan, yang bermain cantik sekali. Sulit menyaingi permainan Golkar yang matang,” katanya.
Leli pun menjelaskan kedekatan Jokowi dan Airlangga Hartanto yang terjalin erat ketika kepemimpinan Golkar di bawah Airlangga.
Pakar Tata Negara, Prof. Juanda, menyampaikan, Partai Golkar adalah aset negara, mereka adalah ahli di bidang politik dan pemerintahan sehingga memang Presiden Jokowi sebenarnya membutuhkan ini, baik eksternal maupun internal.
Ketika periode pertama pemerintahan Jokowi, peranan Golkar cukup signifikan dalam pemerintahan, di mana label Golkar sebagai ahli di bidang politik pemerintahan tidak tegak lurus dengan persoalan.
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, diharapkan Golkar dapat menginisiasi persoalan perubahan terhadap amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang zaman Belanda, di mana hal ini belum dilakukan tokoh-tokoh yang ada di Golkar.
“Golkar semestinya tidak hanya membeo, namun produktif, inovatif, dan responsif, artinya tetap pada fungsinya sebagai partai politik yang merespons kepentingan rakyat. Ini, saya kira kalau itu dilakukan di luar saya yakin kader Golkar bisa jadi presiden,” kata Juanda. (*)
Iklan
