Kemensos Gelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Pendampingan Bansos Pangan

INFO BISNIS - Dalam rangka membangun sinergitas terkait proses penyaluran bantuan sosial (bansos) secara cepat, tepat, dan akurat, Kementerian Sosial menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas pendampingan bantuan sosial pangan di Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan yang digelar mulai dari 17  Oktober hingga 20 Oktober 2018 itu dibuka langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita.

Diharapkan, penerima bisa menggunakan bantuan itu sesuai kebutuhan. Menteri Agus Gumiwang menargetkan pengalihan bantuan sosial berupa beras sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) selesai pada 2019. "Targetnya, awal Februari 2019, Insya Allah kita bisa 100 persen transformasikan dari Rastra menjadi BNPT," kata Agus. 

Pada 2018, transformasi bansos ini ditargetkan selesai 70 hingga 80 persen. "Dan kini pencapaiannya masih menuju target," ujarnya.

Dia mengakui, banyak transformasi rastra ke BPNT memiliki beberapa kendala. Salah satunya masalah teknologi di beberapa daerah. "Daerah terluar dan yang keberadaan sinyal telekomunikasi masih sulit, itu perlu dapat dukungan dari kementerian lain," ucapnya.

Dalam mengatasi kendala itu, Kemensos dibantu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan jaringan di daerah. Diharapkan, keterbatasan jaringan tidak menjadi kendala penerapan BPNT.

Selain itu, Agus menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan berdasarkan data yang diperoleh kementerian dari pemerintah daerah. Jika terjadi perbedaan realisasi dengan data yang diajukan, dia meminta masyarakat memahaminya. "Karena anggarannya enggak bisa mencakup semua. Negara ini yang diurus banyak sekali, ada kemiskinan, bencana, dan lain sebagainya," ujarnya.

Meskipun begitu, Agus menyatakan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan setiap tahunnya.

Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Naziarto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk  mensinergikan antara pemerintah daerah guna mendukung program-program dari pemerintah pusat, sehingga bantuan yang sudah diberikan cepat, tepat, dan akurat. Hal ini bisa diwujudkan dengan pendekatan yang meliputi empat karakter masyarakat wilayah setempat. Di antaranya pendekatan budaya, antropologis,  sosialogis, dan agamis.

Dengan terwujudnya penguatan kapasitas pendampingan ini, diharapkan proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif.

Pendamping bansos pangan, Korteks ,TKSK , Pendamping PKH, memiliki peran strategis dalam penyaluran  bantuan sosial kepada KPM.

Para pendamping ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran program program berkaitan dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat, khusus bansos pangan hingga sampai ke KPM.

Para pendamping diberi tugas untuk memotivasi para KPM dan masyarakat miskin, bahwa hidup mandiri itu lebih mulia dibandingkan selalu mengharapkan bantuan. Mengubah pola pikir tersebut menjadi tantangan bagi para pendamping ke depan. (*)