Dirjen PFM Kemensos: Sinergi Pemberdayaan untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

INFO BISNIS-- Kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan turunnya angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas program kerja pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini terpapar dalam Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Sebagai instrumen pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kelas bawah, Kementerian Sosial secara khusus mengemban tugas memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan tersebut, diharapkan terwujud peningkatan kesejahteraan. Program Kementerian Sosial fokus pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan melalui berbagai bentuk bantuan sosial.

Untuk mendapat hasil yang maksimal, Kementerian Sosial melandaskan bantuan yang diberikan dengan konsep tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi (6T). Salah satu upaya menjalankan konsep yang sesuai dengan nilai good governance ini, Kementerian Sosial mulai mentransformasi beberapa programnya ke arah nontunai.

Salah satunya transformasi bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai awal 2018 ini. Setiap keluarga yang menerima BPNT, akan mendapat dana sebesar Rp 110 ribu yang akan ditransfer ke rekening keluarga sasaran. Uang yang masuk bisa digunakan untuk belanja di e-Warung.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi Z.A. dalam rapat koordinasi bantuan sosial pangan bertema “Membangun Kemitraan untuk Memberdayakan Fakir Miskin” di Swiss Bell Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. (dok Kemensos)

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi Z.A.  Dulung mengatakan, sampai saat ini, 7,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima BPNT. Kementerian Sosial sendiri menargetkan 10 juta keluarga mendapat BPNT hingga akhir 2018. Sementara itu, masih ada sekitar lima juta KPM yang masih menerima bantuan rastra. Bantuan ini masih diterima KPM yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

Untuk semakin meningkatkan kualitas penyaluran bantuan, Kementerian Sosial, melalui Ditjen PFM, juga melakukan terobosan dan sinergi dengan berbagai pihak. Melalui Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS), Kementerian Sosial menggandeng mitra-mitra strategis dalam penyaluran BPNT. “Syarat 6T sudah kami penuhi, sekarang saatnya meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Andi saat rapat koordinasi bantuan sosial pangan. Rakor bertema “Membangun Kemitraan untuk Memberdayakan Fakir Miskin” ini diselenggarakan di Swiss Bell Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dalam rakor ini, juga ditandatangani memorandum of understanding (MoU) antara Ditjen PFM dan KJMIS. Selain itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KJMIS dan beberapa mitra, antara lain Paytrend, Sahabat Usaha Rakyat (Sahara), Dana Sejahtera Indonesia (DSI), Golek, juga Pilar Menara Emas.

“Dengan menggandeng mitra-mitra strategis ini, kami mengharapkan bantuan yang disalurkan bisa makin maksimal, efektif, dan efisien. Masyarakat miskin makin diberdayakan dan kesejahteraan meningkat,” katanya.(*)