INFO BISNIS-- Tugas pokok dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah membangun manusia, hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar seremoni di lapangan. Pernyataan itu disampaikan Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 20 Maret 2018.
Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat masih akan menikmati periode bonus demografi hingga 2035. Namun kondisi kualitas penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih memiliki persentase pendidikan SD kebawah lebih dari 50 persen.
"Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia, kalau mau Program KKBPK berhasil, harus dimulai dari Jawa Barat terlebih dahulu," ujar Sigit.
Peningkatan kualitas manusia harus diawali dengan pemberian gizi yang baik, sehingga tidak akan terjadi kelahiran stunting. Harapan dari keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.
Sigit melanjutkan, angka kelahiran total (total fertility rate) secara Nasional mengalami penurunan dari 2,6 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017). Hal ini pun dialami oleh Jawa Barat, TFR mengalami penurunan dari 2,5 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017). “CPR all method mengalami kenaikan dari 62.2 ke 63.3 (SDKI 2017) sehingga BKKBN masih perlu melakukan segmentasi sasaran penggarapan program KKBPK agar kesertaan ber-KB yang semakin berkualitas.”
Kampung KB, papar Sigit, menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya.
Sigit optimis melalui Rakorda yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di daerah, seluruh target tersebut dapat tercapai.
“Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” ucap Sigit.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Koesmayadie Tatang yang mewakili Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah Jawa Barat siap untuk terus mendukung program Keluarga Berencana.
"Setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini memerlukan pengaturan, pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis," ujar Koesmayadie. (*)
