INFO BISNIS - Serangan kampanye negatif terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia di sektor perkebunan sawit belum berhenti belakangan ini. Motif dan serangan kampanye negatif itu semata karena Indonesia adalah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Akibatnya, muncul resolusi Parlemen Eropa terkait dengan operasi perkebunan sawit di Indonesia yang selalu dituduh sebagai biang keladi permasalahan deforestasi serta isu-isu negatif lainnya.
Hal ini mengemuka dalam Public Policy Discussion yang dilakukan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) dengan tema “Tantangan Perbaikan Kebijakan Industri Perkebunan Sawit” di Gedung Permata Kuningan Jakarta, 21 Juni 2017.
Diskusi ini menghadirkan pembicara anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Subagyo, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, dan Ketua APINDO Benny Soetrisno.
Kajian yang dilakukan Komisi Eropa pada 2013 sebagaimana rilis Kementerian Luar Negeri menunjukkan dari total 239 juta hektare lahan yang mengalami deforestasi selama 20 tahun, hanya 6 juta hektare yang digunakan untuk perkebunan sawit. Sedangkan 58 juta hektare digunakan untuk sektor peternakan, 13 juta hektare untuk kedelai, dan 8 juta hektare untuk gandum.
Pada November 2016 sampai Maret 2017, LeadershipPark Institute didampingi jajaran Dirjen PLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan riset dengan sampel di tujuh provinsi dan 20 perusahaan perkebunan sawit. Riset ini adalah awal dari usulan LeadershipPark tentang roadmap (peta jalan) pelibatan partisipasi publik untuk mencapai target zero burning dalam dua tahun.
Roadmap ini pada intinya mengajak semua pemangku kepentingan sawit memiliki komitmen yang sama kuat dalam mencegah dan kesiapan menanggulangi kebakaran lahan. Melalui roadmap tersebut, ditargetkan pada akhir 2019, semua perusahaan perkebunan sawit menandatangani komitmen zero burning ini, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Hasil riset tersebut menunjukkan sebanyak 79% perusahaan telah memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sisanya sedang dalam proses pengajuan sertifikat ISPO. Selain itu, terbukti mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, di antaranya metode buka lahan mekanis tanpa pembakaran, memiliki kesiapan armada penanggulangan kebakaran, melakukan kebijakan perlindungan lingkungan berkelanjutan, serta memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan.(*)
