Social Commerce Berpeluang Jadi Sumber Pengharapan Masyarakat

INFO BISNIS - Pemerintah saat ini kerap menyinggung bahwa social commerce berpotensi untuk mengancam para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa media sosial dan e-commerce tidak boleh beroperasi secara berbarengan, dan berencana untuk meresmikan perubahan dari kebijakan ini melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

Terlepas dari kontroversinya, banyak pihak yang terbantu dengan kehadiran social commerce. Berbeda dengan model e-commerce konvensional, social commerce menggabungkan unsur-unsur sosial dan perdagangan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal bagi pembeli, menjembatani jarak antara penjual dan pembeli, serta membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mencari pendapatan tambahan.

Salah satunya adalah Leaanard Aprilia, 29, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan TikTok untuk mencari pendapatan tambahan melalui program affiliate.

TikTok, sebuah platform hiburan populer, memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui program afiliasi di kanal jual beli bawaan aplikasinya, yakni TikTok Shop.

Fitur ini memungkinkan pngguna untuk mempromosikan produk atau layanan tertentu dan menghasilkan komisi dari penjualan yang dihasilkan. Sebelum bergabung menjadi affiliate di TikTok di 2021, Lia fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga.

Saat berselancar di TikTok, perempuan yang biasa dipanggil Lia ini mendapatkan informasi mengenai program affiliate dan merasa tertarik untuk bergabung.

Kini, di sela-sela kesibukannya dalam mengurus keluarga, Lia menggunakan waktu luangnya untuk mempromosikan berbagai macam produk-produk home living, mulai dari peralatan memasak hingga peralatan elektronik portabel.

Melalui pendapatan yang ia hasilkan dari program ini, Lia mengaku dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang mumpuni, dan membiayai adiknya bersekolah di perguruan tinggi. Dampak ini membuat ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang rencana pelarangan social commerce. (*)