Wahid Foundation Mengecam Rencana Pencaplokan Israel terhadap Wilayah Palestina

oleh:

TEMPO.CO

Selasa, 30 Juni 2020 15:59 WIB
Wahid Foundation Mengecam Rencana Pencaplokan Israel terhadap Wilayah Palestina

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid Mengecam Rencana Pencaplokan Israel terhadap Wilayah Palestina.

INFO BISNIS — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana proses pencaplokan atau aneksasi terhadap 30 wilayah permukiman Yahudi dan Lembah Yordania di Tepi Barat yang akan dimulai pada 1 Juli 2020. Langkah Netanyahu ini dinilai tidak bisa dilepaskan dengan agenda yang didorong Amerika Serikat dan diklaim sebagai langkah perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan Presiden Donald Trump 28 Januari 2020. 

Seperti sudah diperkirakan, kebijakan aneksasi memancing penolakan dari Palestina, dan banyak negara dunia, termasuk negara-negara Liga Arab. PBB telah meminta Israel membatalkan langkah tersebut. Sementara, lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa dari 25 negara mendesak agar negara-negara Eropa turun tangan untuk menghentikan rencana aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat. 

Bukan hanya pihak luar, penentangan juga datang dari dalam Israel sendiri. Berdasarkan jajak pendapat baru-baru ini Jerusalem Post baru-baru ini, hanya 27 persen responden yang secara tegas mendukung aneksasi. Sementara 23 persen menentang gagasan itu secara langsung, dan 21 persen lainnya mengatakan rencana itu harus ditunda, sisanya tidak punya opini.

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menentang keras rencana Israel tersebut. "Rencana kebijakan Perdana Menteri Netanyahu mencaplok wilayah Tepi Barat itu contoh ketidakadilan yang nyata bukan hanya bagi Palestina, tapi juga bagi dunia," ujar Yenny. "Keadilan bukan hanya penting, tapi juga fundamental. Inilah makna dari perkataan perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi," ujarnya, menyitir pernyataan Gus Dur. (*)


Selengkapnya
Grafis

Ekspor Benih Lobster, dari Susi Pudjiastuti hingga Edhy Prabowo

Kronologi ekspor benih lobster dibuka kembali oleh Edhy Prabowo melalui peraturan menteri yang mencabut larangan yang dibuat Susi Pudjiastuti.