Adopsi Energi Terbarukan Tertinggal, Indonesia Butuh Perbaikan Kebijakan

oleh:

TEMPO.CO

Kamis, 11 Juli 2019 18:46 WIB
Adopsi Energi Terbarukan Tertinggal, Indonesia Butuh Perbaikan Kebijakan

Indonesia Membutuhkan Perbaikan Kebijakan untuk Memenuhi Target Energi Terbarukan tahun 2025.

INFO BISNIS — Pengadopsian energi terbarukan untuk pembangkit listrik di Indonesia dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Pengadopsiannya juga masih di bawah potensi sejati yang dimiliki negara ini. Demikian menurut laporan tahun 2019, Indonesia’s Energy Transition: A Case for Action, yang dibuat oleh perusahaan konsultan manajemen global A.T. Kearney, dalam kemitraannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Perbaikan kebijakan diperlukan untuk mempercepat transisi energi sehingga dapat mencapai target Energi Terbarukan pada tahun 2025 dan perubahan iklim pada tahun 2030. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan terhadap energi terpadu memungkinkan Indonesia untuk mendongkrak stabilitas fiskal jangka panjang. Diharapkan, pemanfaatan jangka pendek energi murah seperti batu bara tidak mengorbankan energi ramah lingkungan Indonesia.

Secara global, Transisi Energi sudah selaras dengan teknologi pembangkit listrik terpadu yang cenderung bergerak menuju energi terbarukan. Lebih penting lagi, tren selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan matahari dan angin yang dominan untuk generasi selanjutnya, menandakan semakin berkembangnya penggunaan kedua teknologi tersebut.

Indonesia memulai perjalanan Transisi Energi pada tahun 2014, selaras dengan Kebijakan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia menetapkan target sebesar 23 persen hasil energi negara harus berasal dari Energi Baru dan Terbarukan pada 2025. Selain itu, Indonesia telah sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030.

Namun, pada 2018 energi terbarukan hanya menyumbang 12 persen dari total listrik yang dihasilkan. Faktanya, perkiraan pasar berdasarkan proyek-proyek yang saat ini sedang dalam pengawasan menunjukkan bahwa penggunaan energi terbarukan kemungkinan akan tetap sebesar 12 persen pada tahun 2025–jauh dari target 23 persen. Menurut laporan Renewable Energy Maturity Index, Indonesia berada di peringkat keempat dari 50 negara penghasil listrik tertinggi.

“Sementara banyak negara bergerak cepat melakukan pengadopsian teknologi energi terbarukan untuk pembangkit listrik, perkembangan di Indonesia dinilai masih lambat. Namun, negara ini memiliki potensi yang signifikan dalam menerapkan energi terbarukan, termasuk memanfaatkan matahari dan angin. Oleh karenanya, Indonesia berpeluang untuk dapat mengejar ketinggalan dalam beberapa tahun ke depan jika kebijakan tersebut diberikan perhatian khusus," kata Alessandro Gazzini, Mitra A.T. Kearney dan rekan penulis laporan ini.

"Biaya energi terbarukan turun dengan cepat sehingga menjembatani kesenjangan sumber-sumber pembangkit listrik konvensional. Ada peluang besar untuk teknologi surya dan angin di Indonesia, salah satu contohnya adalah menggunakan energi terbarukan sebagai pengganti diesel untuk program 2.500 desa terpencil," kata Sandeep Biswas, Mitra A.T. Kearney dan rekan penulis laporan ini.

Laporan Kearney ini mengidentifikasi bahwa ada empat hambatan utama bagi Indonesia untuk meningkatkan generasi pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan, yaitu kendala teknologi, kebijakan yang tidak menguntungkan dan peraturan yang tidak pasti, rendahnya ketersediaan pembiayaan swasta, serta potensi konflik kepentingan peran PLN.

Beberapa perbaikan kebijakan diperlukan untuk mengatasi hambatan pengembangan energi terbarukan, agar secara radikal mempercepat rencana implementasi untuk memenuhi target Indonesia tahun 2025. Indonesia membutuhkan capex (capital expenditure) atau modal belanja sebesar 8 milyar dollar per tahun untuk mencapai target. Selain itu, Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian internasional untuk mengurangi emisi rumah kaca.

“Hal terpenting, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang menguntungkan dan peraturan yang pasti agar energi terbarukan menarik minat investasi swasta,” kata Alessandro Gazzi.

“Sebagai permulaan, perlu adanya penilaian kembali mengenai kelayakan batas tarif yang disepakati sebelumnya berdasarkan peraturan ESDM 12/2017, untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan menarik minat PLN dan juga para investor,” ujar Alessandro Gazzi, menambahkan.

Penting juga untuk menyeimbangkan kembali subsidi bahan bakar fosil terhadap energi terbarukan karena akan menurunkan harga daya yang dihasilkan oleh teknologi energi terbarukan, yang mengarah ke lebih besarnya pemanfaatan dan nantinya akan membantu mengurangi biaya selanjutnya.

Selain itu, pemerintah harus meninjau kembali beberapa persyaratan konten lokal yang ketat dan menerapkan proses persetujuan yang lebih transparan dan efisien. Persyaratan konten lokal saat ini menghambat terciptanya lingkungan yang layak untuk pengembangan energi terbarukan. Persyaratan tersebut dapat dipertimbangkan setelah pasar energi terbarukan mencapai tingkat kesiapan dan ketika ada insentif investasi yang substansial.

“Sebagai rangkuman, ada peluang luar biasa bagi Indonesia untuk memperbaiki jalurnya. Tetapi, upaya bersama antara pemerintah, ESDM, dan PLN akan menjadi kuncinya. Diperlukan intervensi pemerintah, mulai dari memberi insentif kepada PLN untuk fokus pada pengembangan energi terbarukan dan mengamanatkan penggunaan teknologi berbiaya rendah untuk proyek-proyek off-grid,” kata Sayak Datta, Prinsipal A.T Kearney dan penulis laporan ini. (*)


Selengkapnya
Grafis

Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.