Menggali Manfaat Fintech Lending

oleh:

TEMPO.CO

Senin, 27 Mei 2019 12:46 WIB
Menggali Manfaat Fintech Lending

Ngobrol@Tempo bertajuk "Manfaat Ekonomi Fintech Lending", di Solo, Kamis, 23 Mei 2019.

INFO BISNIS – Dunia digital berkembang begitu pesat. Saat ini, urusan pinjam-meminjam uang tidak saja bisa dilakukan oleh lembaga perbankan konvensional, namun juga platform bernama pinjaman dalam jaringan (fintech lending/peer to peer lending). Pinjaman dalam jaringan merupakan layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara kreditur/pemberi pinjaman (lender) dan debitur/penerima pinjaman (borrower) berbasis teknologi informasi.

“Kami senang melihat perkembangan fintech lending di Indonesia yang luar biasa. Namun, jangan sampai kontribusi positif yang diberikan fintech lending menyisakan persoalan. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Masyarakat perlu dilindungi,” kata Deputi Direktur Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Fintech OJK Munawar, dalam acara Ngobrol@Tempo bertajuk “Manfaat Ekonomi Fintech Lending”, di Solo, Kamis, 23 Mei 2019. Acara ini didukung juga oleh Adakita, Pinjam Yuk, Easy Cash, Adakami, Batumbu, dan PinjamDuit.

Acara Ngobrol@Tempo ini dipandu oleh Direktur Info Media Digital Tempo Tomi Aryanto. Solo menjadi kota kedua penyelenggaraan acara sosialisasi fintech lending yang dilakukan OJK bekerja sama dengan Tempo Media Group setelah acara serupa digelar di Semarang pada akhir April lalu.

Mengutip penelitian Indef (2018), OJK mencatat lima kontribusi positif yang diberikan fintech lending. Pertama, fintech lending menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang. Kedua, fintech lending menstimulus pertumbuhan perbankan sebesar 0,8 persen, perusahaan pembiayaan (0,6 persen), dan ICT (0,2 persen). Ketiga, pengembangan fintech lending selama kurang dari 2 tahun terakhir telah menambah GDP sebesar Rp25,97 triliun. Keempat, fintech lending menambah pendapatan dalam bentuk upah dan gaji sebesar Rp4,56 triliun. Kelima, fintech lending terbukti meningkatkan penyaluran kredit khususnya ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fintech lending hadir bukan untuk menyaingi lembaga perbankan konvensional, namun justru mengisi kekosongan gap kebutuhan pembiayaan bagi sektor UMKM di Indonesia,” ujar Munawar. Sampai saat ini, total kebutuhan pembiayaan bagi sektor UMKM di Indonesia mencapai sekitar Rp 1.649 triliun. “Tapi kapasitas pembiayaan oleh industri jasa keuangan tradisional hanya sekitar Rp 660 triliun sehingga terdapat gap sekitar Rp 988 triliun per tahun.”

Munawar mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan pinjaman uang dari platform fintech lending jika hanya digunakan untuk keinginan konsumtif karena pinjaman harus tetap dikembalikan sesuai batas waktu yang dijanjikan.

Munawar juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi dengan fintech lending ilegal. Per April 2019, Satgas Waspada Investasi telah menutup 947 fintech lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. “Kami ingin melindungi masyarakat.”

Pembicara lain, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Irwan Tri Nugroho menyambut positif kehadiran platform fintech lending ini. Menurut dia, kehadiran platform ini tidak saja mampu mengeliminasi fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga mengakselerasi terciptanya inklusi keuangan di Indonesia. “Masyarakat yang meminjam uang melalui platform ini sebaiknya digunakan untuk mengungkit usaha yang dilakukan,” kata dia mengimbau.

CEO dan Co-founder Batumbu Sonny Ch. Joseph pun menilai kehadiran fintech lending mampu memberikan perbedaan berarti bagi sektor UMKM di Indonesia. Saat ini, Sonny mencatat, terdapat 63 juta pelaku UMKM. “Sektor UMKM di Indonesia sangat potensial, kami ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Nana, salah satu pelaku UMKM di Kadipiro, Solo yang membuka usaha jahit masih menimbang-nimbang untuk meminjam uang melalui platform fintech lending. “Saya masih pikir-pikir, sebab bunga yang ditawarkan cukup tinggi. Tetapi ini alternatif mudah untuk menambah modal usaha,” katanya sambil tersenyum. (*)


Selengkapnya
Grafis

APBN 2020 Defisit 853 Triliun Rupiah Akibat Wabah Virus Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan defisit pada APBN 2020 hingga Rp853 triliun atau 5,07 persen dari PDB akibat wabah virus corona.