Upaya Cegah Korupsi, Pemkab Nunukan Gelar Internalisasi Saber Pungli

INFO BISNIS-- Sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan menambah wawasan kebijakan semua unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan, Inspektorat Kabupaten Nunukan mengadakan Internalisasi Saber Pungli Pada Zona Integritas Kab. Nunukan.

Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Nunukan ini digelar di Ruang Rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, pada 27 Februari 2018.

Dengan banyaknya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan lemahnya pengawasan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. "Instansi pemerintah perlu untuk membangun Pilot Project Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya Zona Integritas," tutur Adi Karsono selaku Inspektur Kab. Nunukan dalam sambutannya.

Zona Integritas ini mengacu pada amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dijadikan pilot project. Karena merupakan OPD yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sekaligus dapat mencerminkan gambaran pelayanan publik dari pemerintah Kab. Nunukan," kata Adi menjelaskan.

Sementara, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan, seharusnya seluruh OPD terlibat dalam kegiatan ini, agar semua pihak bisa memahami kebijakan yang ada karena banyak kejadian yang dianggap biasa padahal termasuk pelanggaran.

Bupati berharap peserta yang hadir tidak hanya sebagai bentuk seremonial saja, tetapi mampu memahami paparan sebaik mungkin agar tidak terjebak dalam kegiatan pungli maupun tindak korupsi lainnya.

"Saya tidak akan mentoleransi hal-hal yang seperti mengharapkan uang capek karena yang demikian masuk dalam ranah pungli. Sekarang banyak hal yang dianggap biasa, namun masuk dalam ranah pidana. Oleh karena itu, ASN Kab. Nunukan harus berusaha menjaga integritasnya," ucap Laura.

Acara dilanjutkan dengan paparan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kab. Nunukan oleh AKP Alyadi selaku Kasat Binmas Polres Nunukan, sekaligus Ketua Pokja Pencegahan Tim Saber Pungli. Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh AKP Alyadi sebagai kasus yang telah mereka tindak. Sosialisasi Satgas Pungli oleh unit pemberantasan pungli Kab. Nunukan ini ditutup dengan sesi tanya jawab. (*)